EKSISTENSI PEMERINTAH INDONESIA DI PAPUA BARAT

1.      Integritas Papua Barat Ke Dalam Wilayah Indonesia

Integritas Negara kesatuan Republik Indonesia  sebagai wadah suatu Negara menyatuhkan berbagai etnis, suku dan golongan dapat diterima sebagai satu kesatuan melalui Bhineka Tunggal Ika merrupakan wujud integrasi dari sabang sampai Merauke walaupun berbeda-beda suku bangsa dan agama namun tetap satu yaitu Bangsa Indonesia.

Versi Direktorat Organisasi Internasional Departemen Luar Negeri bahwa pelaksanaan penentuan nasib sendiri di Irian telah dilakukan secara demokratis dan transparan.

Versi pemerintah merupakan kontraproduktif karena berbagai tulisan menunjukkan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Irian 1969 penuh dengan kebohongan, intimidasi dan terror politik yang luar biasa.

2.      Development Setelah Integrasikan Papua Ke Dalam Kedaulatan Pemerinatah Indonesia

Pembangunan secara fisik maupun non fisik sejak diintegrasikannya Papua ke dalam Indonesia tidak pernah terjadi perubahan secara signifikan. Perhatikan pemerintah terfokus pada pembangunan di wilayah Indonesia bagian Barat, sedangkan aspek keamanan, ekonomi, politik di seluruh wilayah Papua Barat lebih diperketat.

Dalam kehidupan masyarakat pegunungan tengah Papua Barat ada cerita kuno yang sangat kuat dipegang dan tertanamm dalam otak mereka bahwa 10 tahun silam mereka tidak mau mengirimkan anaknya pergi ke luar dari kampung halaman mereka sendiri karena ada isu yang berkembang bahwa setiap orang Papua pergi belajar di luar Papua sangat berbahaya karena keselamatan mereka terancam karena nanti mereka bukan pulang membawa gelar kesarjanaan melainkan mereka pulang dalam keadaan tak bernyawa. Oleh sebab itu, para pemuda Papua menjadi takut untuk belajar keluar daerah yang mengakibatkan rakyat Papua tidak mendapat pendidikan yang layak. Pada akhirnya, upaya peningkatan SDM di Papua menjadi terhambat.

3.      Perbandingan SDM Masa Proklamasi RI

Sumber daya manusia (sdm) adalah faktor utama yang harus dipenuhi dalam suatu kelompok organisasi atau segala sesuatu digerakkan oleh manusia sebagai unsure utama dalam manajemen organisasi, karena sebaik apapun organisasi tetap yang digerakkan dan mengfungsionalkan adalah manusia. Setiap aktor yang menggerakkan bangsa untukk mencapai cita-cita perjuangan adalah manusia yang terdidik, berilmudan juga beriman. Kalau selama ini Bangsa Papua belum siap secara sumber daya manusia menurut kaca mata Pemerintah Indonesia, maka sekarang sudah siap dan mampu mengurus dirinya sendiri. Maka lebih terhormat dan bermartabat diberi kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri, karena SDM-nya sudah siap. Keberadaan Papua masuk wilayah dalam Indonesia hanya sebagai hasil cangkokan, karena orang Papua tidak pernah terlibat dalam perjuangan Indonesia Merdeka.

4.      Kesenjangan Sosial Rakyat Papua Barat Dan Indonesia

Kesenjangan sosial merupakan sesuatu yang timbul akibat suatu tindakan penguasa atau pihak non penguasa berdampak luasdan dirasakan oleh pihak lain. Kesenjangan itu memiliki arti yang luas dan berbagai dimensi kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, agama dan budaya, yang dirasakan oleh rakyat kecil sehingga kapan saja bisa menimbulkan suatu dampak yang merugikan rakyat dan Negara.

Taraf kehidupan orangn Papua dan non Papua terbentang perbrdaan yang cukup mendasar, yaitu: secara ekonomi orang pendatang lebih maju daripada orang Papua pribumi. Dalam berbagai hal ada beberapa indicator orang Papua berada ditingkat paling bawah hal ini dapat dilihat dari:

a.       Dalam proses pemberdayaan orang Papua asli masih rendah dilihat dari pemerintah daerah yang kurang percaya pada orang asli Papua atau memberdayakan orang non Papua dalam memberikan kepercayaan dalam pengelolaan proyek-proyek bernilai miliyaran.

b.      Pemilik perusahaan, took-toko di Papua 100% milik warga pendatang, sementara orang Papua nihil.

c.       Mayoritas kehidupan bangsa Papua berada di bawah garis kemiskinan di atas tanahnya sendiri.

d.      Keterlibatan pengusaha Indonesia terhadap kemajuan bangsa Papua tidak ada, dengan kata lain tidak memberdayakan orang Papua itu sendiri.

5.      Peran Militer Dalam Mengisi Pembangunan Di Papua Barat

Eksistensi militer tidak dapat dipisahkan dari peran serta pembangunan, hakikat tugas militer adalah keamanan.siasat jitu yang dipakai oleh militer adalah bagaimana cara agar kekuatan separatisme di Papua Barat dapat dilumpuhkan. Obsesi penghancuran OPM atau separatisme itu juga dimotivasi oleh kepentingan ekonomi dan politik. Eksistensi militer sangat kuat di Papua, dogma yang selama ini ada adalah pembangunan di Papua Barat tidak bisa berjalan secara baik jika tidak ada jaminan keamanan. Dalam hal ini sudah pasti bahwa Bupati tidak mungkin diam yang pasti menyiapkan biaya untuk membiayai para pasukan keamanan dengan jumlah yang tidak sedikit yang tidak dianggarkan dalam APBD.

Alasan pengamanan objek vital nasional PT. Freeport di Timika mewarnai pelanggaran HAM di Papua. Masyarakat Timika mencoba menuntut hak-hak ulayat, tetapi dianggap semua memberikan label separatis dan OPM. Kepentingan politik, yaitu aksi militer di seluruh Papua semata-mata tidak hanya menjaga keamanan tetapi lebih pada kepentingan ekonomi dan politik. Keberadaan militer baik TNI maupun Polri yang ada di Papua, melebihi penduduk asli Papua Barat. Pada bulan Agustus 1998 panglima ABRI Jendral Wiranto menyatakan permintaan maaf dan mencabut status Papua sebagai wilayah DOM. Namun hal tersebut tidak berarti seluruh pelanggaran HAM yang kerap terjadi diseluruh tanah Papua juga dicabut.