Politik dan Pendidikan

a.  Hubungan Politik dan Pendidikan Dalam Sistem Sosial Politik

Di banyak negara berkembang, dimana pengaruh modernisasi sangat kuat, pola hubungan pendidikan dan politik umumnya sama dengan hubungan pendidikan dan politik di negara-negara Barat. Ada satu perbedaan bahwa di negara-negara berkembang yang lebih maju, pendidikan formal memainkan peran yang sangat penting dan nyata dalam mencapai perubahan politik dalam proses rekrutmen dan pelatihan pemimpin dan elite politik baru. Di sebagian negara maju, pendidikan berada dalam arus utama kehidupan politik nasional dan menjadi isu penting dalam wacana politik. Hal demikian terjadi karena pendidikan merupakan wilayah tanggungjawab pemerintah yang besar. Pendidikan publik bersifat politis karena dikontrol oleh pemerintah dan memengaruhi kredibilitas pemerintah. Dengan makna lain melalui pendidikan suatu kredibilitas maupun kejayaan dibangun atau bahkan sebaliknya, melalui pendidikan sistem pemerintahan dapat direstrukturisasi ulang.  

Keterkaitan antara pendidikan dan politik berimplikasi pada semua dataran, baik pada dataran filosofis maupun pada dataran kebijakan. Misalnya filsafat pendidikan di suatu negara seringkali merupakan refleksi prinsip ideologis yang diadopsi oleh negara tersebut. Di Indonesia, misalnya, Filsafat Pendidikan Nasional adalah artikulasi pedagogis dari nilai-nilai yang terdapat pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dataran kebijakan, sangat sulit memisahkan antara kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah di suatu negara dengan persepsi dan kepercayaan politik yang ada pada pemerintah tersebut.

b.  Perkembangan politik pendidikan di kalangan masyarakat Indonesia

Di kalangan masyarakat Indonesia sendiri, wacana hubungan antara politik dan pendidikan maupun pokok-pokok pikiran tentang politik dan pendidikan mulai berkembang, baik melalui seminar maupun karya-karya tulis. Namun demikian, harus diakui hingga saat ini kajian politik pendidikan masih merupakan barang langka di negeri ini. Bahkan, kajian politik pendidikan masih jarang terdengar di pusat-pusat studi kependidikan. Disiplin ilmu politik dan ilmu pendidikan masih cenderung di lihat sebagai dua bidang kajian yang tidak memiliki hubungan apa-apa.

Dalam dua dekade terakhir, memasuki abad ke-21 dan pemberlakuan otonomi daerah, lingkungan politik pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan penting. Pertama, terjadinya perubahan peranan pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan pendidikan yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah pusat, saat ini sudah mulai didistribusikan ke daerah. Kedua, semakin terfragmentasinya pendidikan, baik secara politik maupun dalam bentuk program. Ketiga, muncul kembalinya kepentingan-kepentingan nonpendidikan, terutama dari dunia bisnis, dalam wilayah pendidikan. Berbeda dengan tahun 1970-an ketika politik pendidikan adalah wilayah kepentingan kelompok kepentingan kependidikan berbasis luas (broad-based education interest groups), seperti Departemen Pendidikan, Kepala Sekolah, Administrator dan Guru, mulai tahun 1980-an dunia pendidikan didominasi oleh tokoh-tokoh bisnis dan pegawai publik yang terpilih.

Dalam tiga kecenderungan tersebut, yang cukup unik dalam politik pendidikan di Indonesia hingga saat ini bahwa kurang berartinya peranan kelompok kepentingan pendidikan (Education Interest Groups) dalam formula kebijakan-kebijakan pendidikan. Jika dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya, perkembangan interest group dalam dunia pendidikan sangat lamban. Saat ini berbagai perkembangan dan gejala tersebut perlu dikaji dalam rangka memahami kompleksitas dan dinamika hubungan antara pendidikan dan politik, baik dalam konteks global maupun dalam konteks lokal, khususnya dalam konteks pemberlakuan otonomi daerah.